FORM PENILAIAN PERKEMBANGAN KELOMPOK UPK PNPM

UNIT PENGELOLA KEGIATAN

PENILAIAN PERKEMBANGAN KELOMPOK

Nama Kelompok                     :............................................................................

Nama Ketua Kelompok          :............................................................................

Tanggal Berdiri (tahun)           :............................................................................

Alamat Kelompok                   :............................................................................

                                                 ............................................................................

Pinjaman (pokok)                    : Rp......................................................................

Tanggal Pencairan                   :...........................................................................

Tanggal Pelunasan                  :...........................................................................

Jangka waktu pinjam              :..................................................................bulan.

Cara angsuran                         :............................................................................

No	INDIKATOR	HASIL PENILAIAN
1	Ikatan pemersatu kelompok
2	Kegiatan anggota untuk tujuan bersama
3	Pengurus kelompok
4	Aturan kelompok
5	Iuran kelompok
6	Administrasi kelompok
Jumlah Hasil Penilaian

Penilai

...................,....................................

____________________________

Ketua UPK/Sekretaris UPK/Bendahara UPK *)

Diketahui Oleh

____________________________

FK

Catatan :

Penilaian Perkembangan Kelompok di lakukan kepada kelompok yang pernah meminjam dana PPK baik dana program maupun dana perguliran serta baik untuk kelompok yang sudah lunas maupun belum lunas pinjamannya.

Read more »

TABEL PEMETAAN PERKEMBA KELOMPOK SPP UPK

TABEL

PEMETAAN PERKEMBANGAN KELOMPOK SPP

No	INDIKATOR	NILAI = 1	NILAI = 2	NILAI = 3	NILAI = 4
1	Ikatan pemersatu kelompok	Ikatan pemersatu adalah domisili atau geografis atau keluarga	Ikatan pemersatu adalah kegiatan kemasyarakatan atau ekonomi atau simpan pinjaman kurang dari satu tahun	Ikatan pemersatu adalah kegiatan simpan pinjam antara satu tahun sampai tiga tahun	Ikatan pemersatu adalah kegiatan simpan pinjam lebih dari tiga tahun
2	Kegiatan anggota untuk tujuan bersama	Belum mempunyai kegiatan secara rutin	Mempunyai kegiatan tapi belum terencana dengan baik	Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang masih berjalan	Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang terus berkembang
3	Pengurus kelompok	Belum mempunyai pengurus yang disepakati anggota	Pengurus mempunyai pertemuan tetapi belum secara rutin	Pengurus mempunyai pertemuan rutin tetapi belum mempunyai agenda pertemuan terencana	Pengurus mempunyai pertemuan rutin dan mempunyai agenda pertemuan yang terencana dengan baik
4	Aturan kelompok	Belum ada kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama	Mempunyai kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama tetapi tidak secara tertulis	Mempunyai aturan tertulis tetapi belum seluruhnya dilaksanakan	Mempunyai AD/ART yang telah dilaksanakan dengan baik
5	Iuran kelompok	Belum mempunyai iuran anggota secara wajib atau tetap	Mempunyai iuran tetapi belum mencukupi untuk operasional kelompok	Mempunyai iuran wajib dan sukarela untuk operasional kelompok	Mempunyai iuran wajib dan sukarela untuk operasional kelompok dan simpanan sebagai modal usaha kelompok
6	Administrasi kelompok	Belum mempunyai administrasi secara tertulis	Mempunyai administrasi tertulis tetapi belum mempunyai laporan tertulis	Mempunyai administrasi tertulis dan mempunyai laporan tertulis tetapi belum secara rutin dipertanggung jawabkan	Mempunyai administrasi tertulis dan mempunyai laporan tertulis dan secara rutin dipertanggung jawabkan

Kemudian jumlahkan nilai masing-masing indikator :

Jumlah = Nilai ikatan pemersatu kelompok + Nilai Kegiatan anggota untuk tujuan bersama + Nilai Pengurus kelompok + Nilai Aturan Kelompok + Nilai Iuran Kelompok + Nilai Administrasi Kelompok.

Maka kelompok dapat dikategorikan menjadi :

1. Kelompok PEMULA jika hasil penjumlahan nilai masing-masing indikator sampai dengan 9 ( Jumlah < 9 )
2. Kelompok BERKEMBANG jika hasil penjumlahan nilai masing-masing indikator antara 10 sampai dengan 18 ( 10 < Jumlah < 18 )
3. Kelompok SIAP/MATANG jika hasil penjumlahan nilai masing-masing indikator diatas 18 ( Jumlah > 18 )

*) Pilih salah satu

Read more »

DASAR-DASAR PENGELOLAAN PINJAMAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN UPK

I. PINJAMANPinjaman atau kredit adalah pinjaman modal kepada kelompok yang harus dikembalikan beserta bunga/jasa pinjam sesuai dengan kesepakatan.
II. PERMOHONAN PINJAMAN
Permohonan pinjaman adalah pengajuan pinjaman dari kelompok pemanfaat yang diajukan kepada UPK yang biasanya berujut proposal.
III. VERIFIKASI PINJAMAN
Verifikasi pinjaman adalah penelitian kebenaran isi proposal pengajuan pinjaman dengan fakta dilapangan untuk menguji kebenaran dan kepantasan.
IV. PERSETUJUAN PINJAMAN
Persetujuan/keputusan pemberian pinjaman kepada kelompok dilakukan oleh F-MAD/BKAD atau Forum Perguliran (Tim Pendanaan).
V. PERJANJIAN PINJAMAN
Perjanjian pinjaman antara UPK dengan kelompok harus memuat aturan dan sanksi serta penghargaan, misalnya denda bila terlambat mengangsur dan insentif bila patuh mengangsur.
VI. PENCAIRAN PINJAMAN
Pencairan pinjaman langsung dari UPK ke kelompok dan dari kelompok langsung ke anggota kelompok.
VII. PENGEMBALIAN PINJAMAN
Pengembalian pinjaman langsung dari anggota kelompok ke kelompok dan dari kelompok ke UPK.
Catatan : Untuk kondisi-kondisi tertentu bisa melalui koordinator kelompok.
VII. PENGAWASAN PINJAMAN
Pengawasan pinjaman meliputi pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman, anggota kelompok yang pinjam maupun administrasi kelompok.
VIII. PENANGANAN PINJAMAN BERMASALAH
Penanganan pinjaman bermasalah harus dilakukan sesegera mungkin, hal ini untuk memperkecil resiko kerugian.
 

Read more »

MATERI PELATIHAN UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A.   PENDAHULUAN

·         Pada era global dan demokrasi ini  agar penyelenggaraaan pemerintahan termasuk pengelolaan ku terwujud agar lebih trasparan dan akuntabilitas.

·     Untuk itu diharapkan   pemerintahan desa pun dapat terwujud/melaksanakan pengelolaan ku yang dikelola berdasarkan asas tranparan,akuntabel ,partisipasi, tertib dan disilpin anggaran

·       KU Desa semuaa hak dan kewajiban dlm rangka penyelenggrakan Pemp.Desa yg.dpt dinilai dg uang termasuk di dalamnya  segala bentuk kekyaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

·         Pengelolaan  Ku  merupakan kegiatan  yang meliputi perencanaan ,penganggaran, penatausahaan,pelaporan ,pertanggungjawaban dan pengawasan

B.   KEBIJAKAN YANG MENGATUR

1.    UU No. 32 Tahun 2004 ttg.    Pemerintah Daerah.

2.    PPRI No. 72 Tahun 2005 ttg. Desa.

3.    Permendagri No 37 Tahun 2007 ttg. Pengelolaan Keuangan Desa

4.    Perda No. 3 Tahun 2007  ttg. Sumber Pendapatan Desa

5.    Perbub No. 31 Th. 2008 ttg.Pengelolaan KU Desa.

C.   KEKUASAAN PEMANGKU

1.  Kepala Desa  > Pemegang Kekuasaan Peng. KU Ds

2.  Dibantu  > PTPKD ( Sekdes Kord + Per)

3.  Dibentuk PTK

4.  Tim Pelaksana Tingkat Desa

5.  Bendahara Desa

6.  Pembt bend.

D.   PELAKSANA TINGKAT DESA

1.    UNSUR PEM DESA

2.    PTK SEB. PENANGGUNG JAWAB

3.    UNSUR LKMD

4.    UNSUR LE.KMSY LAINNYA

5.    TOMAS

E.   TAHAP PENCAIRAN

1.    PK MENGAJUKAN SPP KE KADES MELALUI SEKDES

2.    SEKDES MENGEVALUASI

3.    KADES MENYETUJUI  PEMBAYARAN

4.    BENDAHARA MEMBAYAR.  

F.    KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Kepala Desa selaku Kepala pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dlm kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.

            MEMPUNYAI KEWENANGAN :

1.            Kebijakan pelaksanaan APBDes.

2.            Kebijakan pengelolaan barang Desa.

3.            Bendahara Desa

4.            Petugas pemungut penerimaan Desa

5.            Petugas pengelolaan barang milik Desa

G.   APBD DESA

APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rencana APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

1.    APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.

2.    Rencana APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

3.    Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa

H.   ASAS UMUM APBD DESA

1. APBDes disusun sesuai dgn kebutuhan penye-lenggaraan Pemdes & kemampuan Desa

2.    Penyusunan APBDes berpedoman pd RKP Desa

3.   APBDes, perubahan APBDes & pertanggung-jawaban pelaksanaan APBDes setiap tahun  ditetapkan dgn Peraturan Desa.

4.   Seluruh pendapatan, belanja & pembiayaan Desa dianggarkan secara bruto dlm APBDes, berdasar ketentuan Per-UU.

5.    APBDes dasar PKD dlm masa 1 tahun anggaran

I.      STRUKTUR APBD DESA

·         APBDes merupakan satu kesatuan terdiri dari pendapatan, belanja & pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa

·         Semua penerimaan uang melalui rekening Desa yg merupakan hak Desa dlm 1 tahun anggaran yg tdk perlu dibayar kembali oleh Desa, terdiri atas:

1.    Pendapatan Asli Desa (PADES)

2.    Bagi Hasil Pajak Kab/Kota

3.    Bagian Retribusi Kab/Kota

4.    Alokasi Dana Desa (ADD)

5.    Bantuan keuangan dr Pem, Pemprop & Pemkab/Kota

6.    Hibah

7.    Sumbangan pihak ketiga

J.    BELANJA DESA

Semua pengeluaran dr rekening Desa yg merupakan kewajiban Desa dlm 1 (satu) Tahun Anggaran yg tdk akan diperoleh pembayaran kembali oleh Desa.

TERDIRI DARI BELANJA LANGSUNG :

·         Pegawai/ Honor Tim.

·         Barang dan jasa

·         Modal

BELANJA  TIDAK LANGSUNG :

·         Belanja Pegawai/Pengh.tetap

·         Tambahan Penghasilan Aparat Desa

·         Subsidi

·         Belanja Bunga Pinjaman

·         Hibah

·         Bantuan sosial

·         Bantuan keuangan

·         Tidak terduga

K.   PEMBIAYAAN DESA

Semua penerimaan yg perlu dibayar kembali & atau pengeluaran yg akan diterima kembali, baik pd tahun anggaran yg bersangkutan maupun pd tahun-tahun anggaran berikutnya,meliputi semua transaksi  untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. 

Pembiayaan terdiri dari :

n    Penerimaan Pembiayaan:

·         Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu

·         Pencairan dana cadangan

·         Hasil penjualan kekayaan Desa yg dipisahkan

n    Pengeluaran pembiayaan:

·         Pembentukan dana cadangan

·         Penyertaan modal Desa

·         Pembayaran Utang

L.    FUNGSI APBD DESA

Otorisasi menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

M.   ALUR

n  PERENCANAAN

Menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

n  PENGAWASAN

Pedoman penilaian penyelenggaraan Pemdes

n  ALOKASI

Diarahkan menciptakan lapangan kerja, pendaya-gunaan sumber daya dan meningkatkan efisien dan efektifitas perekonomian Desa.

n  DISTRIBUSI

Rasa keadilan bagi masyarakat

n  STABILISASI

Alat untuk memelihara & mengupayakan kese-imbangan perekonomian Desa.

N.   TUJUAN APBD DESA

·               PEMBUATAN DAN PENGAWASAN

         Dasar bagi para pengambil keputusan

·               ARAHAN OPERASIONAL

         Arahan bagi identifikasi kekuatan, kelemahan dan analisa proram.

·               AKUNTABILITAS

         Dasar mendapatkan kepercayaan masyarakat

·               PERENCANAAN

         Memberi informasi untuk menetapkan tujuan, sasaran dan program

·               PENGELOLAAN

         Dasar efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelayanan dan pencapaian tujuan.PENGANGGARAN

         Mengobyektifkan proses anggaran

·               PENGAWASAN KERJA

         Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Desa

O.   PRINSIP APBD DESA

1.    Partisipasi masyarakat

2.    Transparansi dan akuntabilitas anggaran

3.    Disiplin anggaran

4.    Keadilan anggaran

5.    Efisiensi dan efektivitas anggaran

6.    Taat azas

P.   ADD

·            Pelaksanaan  kegiatan – kegiatan  yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa  terintegrasi dalam APBDesa.

·            Pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa

PRINSIP :

1.    Bagian yg tdk terpisahkan dari penge-lolaan keuangan Desa.

2.    Direncanakan, dilaksanakan & dievaluasi scr terbuka dgn melibatkan unsur masyarakat di Desa.

3.    Dipertanggungjawabkan scr administrasi, teknis & hukum.

4.    Dilaksanakan dgn prinsip hemat, terarah & terkendali.

PENATA USAHAAN KEUANGAN DESA

1.    UMUM.

Perangkat desa dan Bend wajib selenggarakan. Pu sesuai uu. menanda tangani   dokumen

2.    PELAKSANAAN.

Kades menetapkan Bend dan Pemb.   

3.    PENERIMAAN.

Disetor ke rekening kas desa . Penerimaamn oleh Bend 

4.    Bend wajib mempertanggung jawab.

PENGELUARAN

1.    Bend membayarkan SPP)

2.    Dilampiri kelengkapannya .

3.    Dokumen Bend.

  a. (Buku Anggaran,

  b. Kas Umum,

  c. Regester SPP – 

Q.   KADES   FUNGSI PEMEGANG KEKUASAAN KEU DESA /OTORISATOR

·         FUNGSI PEMEGANG KEKUASAAN  PK.

           Wajib menjam paikan laporan peratnggung jawaban kepada Bupati  dan  BPD;

·          FUNGSI OTORISATOR :

            Melaksanakan fungsi Waskat kpd PTPKD dan Bendaharawan

R.   MANFAAT LAPORAN

1.    MANFAAT LAPORAN:

    - Pengambilan keputusan

    - Sebagai alat kepercayaan .;

    - Mendorong transparansi,konsisten dan akuntabilitas .

2.    KINERJA BERGUNA UNTUK :

     - Pengendalian.

     - Penilaian, pengendalian dan meningkatkan  usaha2 unt perbaikan.

     

MEKANISME  PERENCANAAN     PENYUSUNAN APBDesa

A.     PENYUSUNAN RANCANGAN APBDES

·         Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu/periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih. Apabila jangka waktu RPJMDes terdahulu berakhir, maka Kepala Desa yang terpilih selanjutnya menyusun kembali RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMDesa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

·         Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya

B.     PENETAPAN RANCANGAN APBDESA

Berikut ini adalah tahapan dalam Penetapan rancangan APBDesa :

1.    Sekretaris Desa menyusun Rancangan  Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa;

2.    Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;

3.    Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;

4.    Penyampaian rancangan Peraturan Desa  paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya;

5.    Pembahasan sebagaimana menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa;

6.    Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi;

7.    Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/ Kota ditetapkan.

C.     EVALUASI RANCANGAN APBDESA

Berikut ini adalah tahapan dalam evaluasi rancangan APBDesa :

1.    Bupati/Walikota harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;

2.    Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa;

3.    Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;

4.    Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;

  

D.     PERUBAHAN APBDESA

 Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :

1.    Keadaan yang menyebabkan harus  dilakukan pergeseran antar jenis

   belanja.

2.    Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA)

   tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

3.    Keadaan darurat

4.    Keadaan luar biasa.

5.    Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

6.    Perubahan APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.

7.    Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

E.     PENETAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA

Berikut ini tahapan dalam penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa :

· Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.

·         Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.

·      Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

·         Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

·          

F.      PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGUNGGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA

·  Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat;

·     Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

Read more »