Rakor Bersama dan Silaturohmi Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Barlingmascakeb di Benteng Van Der Wijck Gombong dihadiri oleh Wakil Gubernur Ibu Dra Hj Rustriningsih MSi

Dra Hj. Rustriningsih M.Si didampingi Bpk Lasimin SE Berdialog Dengan Peserta Rakor

Rakor Bersama dan Silaturohmi Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) se-Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen atau Barlingmascakeb di Benteng Van Der Wijck Gombong dihadiri oleh Wakil Gubernur Ibu Dra Hj Rustriningsih MSi, Sekitar 45 menit Wakil Gubernur menyampaikan beberapa pandangan mengenai UPK. Beliau menghimbau agar program PNPM yang dikelola olaeh UPK tetap menjadi Program Unggulan.  Program PNPM dinilai telah mampu mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah. Namun dengan banyaknya dana yang diolah oleh UPK diharapkan UPK mampu semakin solid dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Beliau juga mengatakan bahwasanya di BARLINGMASCAKEB ini orang-orangnya semanggat, mempunyai jiwa ekonomi tinggi dan mempunyai dedikasi untuk maju sejak jaman dahulu kala. Dra Hj Rustriningsih MSi  didampingi Bapak Lasiminj SE, selaku ketua Forum Sikompak uga berdialog langsung dengan Pengurus UPK dan meminta kepada seluruh Pengurus UPK untuk menulis diselembar kertas tentang permasalahan yang ada di UPK di BARLINGMASCAKEB agar nanti menjadi bahan di Provinsi agar mampu dipecahkan atau dicarikan solusi.

Read more »

Apa PNPM Mandiri Perdesaan?

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Read more »